Ketika Hukum Berubah Jadi Panggung Kekuasaan: Kisah KUHAP yang Mengabaikan Suara Rakyat

Bayangkan Anda sedang membangun rumah. Tapi alih-alih bertanya pada calon penghuninya tentang desain kamar atau letak jendela, Anda malah memutuskan segalanya sendiri di balik pintu tertutup. Hasilnya? Rumah yang mungkin megah, tapi sama sekali tidak nyaman ditinggali. Kira-kira seperti itulah analogi yang tepat untuk menggambarkan proses pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru-baru ini ramai dikritik.

Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung yang namanya tak asing di dunia penegakan hukum Indonesia, baru saja mengungkapkan sesuatu yang membuat banyak orang bergidik. Dalam konferensi pers virtual Kamis lalu, pria yang pernah memimpin Kejaksaan Agung ini menyebut pengesahan KUHAP sebagai "pameran kesewenang-wenangan pemerintah yang berbaju hukum." Kata-kata yang keras, tapi datang dari seseorang yang tahu persis bagaimana seharusnya hukum bekerja.

Menurut Marzuki, proses pembentukan hingga pengesahan undang-undang penting ini dilakukan dengan cara yang justru bertolak belakang dengan prinsip negara hukum. Alih-alih menjadi alat untuk membatasi kekuasaan negara—sebagaimana fungsi ideal hukum—KUHAP versi baru ini dinilai malah berpotensi memperkuat dominasi pemerintah atas warga negara.

Yang paling mengkhawatirkan, menurut analisis Marzuki, adalah minimnya partisipasi publik dalam seluruh prosesnya. Padahal, KUHAP mengatur hal-hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara: mulai dari cara penangkapan, lamanya penahanan, proses penyidikan, hingga mekanisme persidangan. "Ini seperti membuat aturan permainan tanpa melibatkan para pemainnya," ujar Marzuki dengan nada prihatin.

Data menarik yang patut kita renungkan: berdasarkan catatan beberapa lembaga pemantau hukum, dalam 5 tahun terakhir, sekitar 70% produk hukum di Indonesia disusun dengan partisipasi publik yang sangat minim. KUHAP hanyalah puncak gunung es dari pola yang sudah mengakar. Padahal, pengalaman negara-negara dengan sistem hukum yang sehat menunjukkan bahwa undang-undang yang melibatkan publik sejak awal memiliki tingkat kepatuhan 40% lebih tinggi dibandingkan yang dibuat secara tertutup.

Opini pribadi saya? Ini bukan sekadar soal satu undang-undang. Ini tentang pola pikir yang menganggap hukum sebagai alat kontrol, bukan sebagai kontrak sosial. Ketika pemerintah merasa berhak menentukan segalanya tentang bagaimana warga negara diperlakukan dalam sistem peradilan pidana—tanpa mendengar suara mereka—maka kita sedang menyaksikan erosi demokrasi yang perlahan tapi pasti.

Pada akhirnya, hukum yang baik bukanlah yang tertulis rapi di atas kertas, melainkan yang hidup dan dihormati di tengah masyarakat. KUHAP yang baru ini mungkin sudah disahkan, tapi perjalanannya belum berakhir. Setiap kita punya pilihan: diam menyaksikan hukum berubah menjadi panggung kekuasaan, atau mulai bertanya, "Apakah suara saya masih berarti dalam negara yang konon berdasarkan hukum?"

Mari kita renungkan bersama: jika hari ini Anda atau orang terdekat Anda berhadapan dengan sistem peradilan pidana, apakah Anda percaya bahwa KUHAP yang dibuat tanpa partisipasi Anda akan melindungi hak-hak Anda? Jawabannya mungkin akan menentukan masa depan hukum di negeri ini.