Bukan Tentang Seragam, Tapi Tentang Hati: Prabowo dan Pelajaran Demokrasi yang Tak Pernah Usang

Bayangkan sebuah ruang rapat di mana setiap kepala mengangguk setuju, setiap suara hanya mengulang, dan tidak ada satu pun yang berani berkata, 'Tunggu, saya pikir ada yang salah di sini.' Itulah gambaran kepemimpinan yang rapuh. Di sinilah letak ironi yang menarik: Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal yang latar belakangnya kerap dikaitkan dengan disiplin dan komando satu arah, justru berdiri di depan publik dan dengan lantang membela hak rakyat untuk mengkritiknya. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman yang menjaga agar langkahnya tidak tersandung.

Dalam sambutannya di acara Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Presiden ke-8 Indonesia ini secara gamblang menanggapi isu yang mengambang di permukaan: kekhawatiran sebagian pihak akan kembalinya 'militerisme' dalam gaya kepemimpinannya. Alih-alih defensif, responsnya justru membuka ruang dialog yang lebih luas tentang esensi demokrasi itu sendiri. Ia tidak sekadar meluruskan anggapan, tetapi mengajak kita semua melihat ulang, apa sebenarnya yang membuat sebuah kekuasaan menjadi otoriter? Apakah seragam yang dikenakan di masa lalu, atau ketertutupan terhadap suara yang berbeda di masa kini?

Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa kritik dan koreksi dari publik adalah bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi yang sehat. Bagi dia, masukan itu bukanlah serangan pribadi yang harus ditangkis, melainkan bentuk nyata kepedulian dan mekanisme pengawasan kolektif. Mekanisme inilah yang menjaga agar kekuasaan tetap berjalan di rel konstitusi dan hukum, tidak melenceng menjadi kekuasaan sewenang-wenang. "Kalau kritik malah kita harus bersyukur. Kalau saya dikoreksi saya menganggap bahwa saya dibantu, saya diamankan," ujarnya dengan nada yang terbuka. Pengakuan ini penting, karena ia menyadari bahwa secara alamiah, tidak semua orang merasa nyaman saat dikritik. Namun, justru ketidaknyamanan itulah yang sering kali menjadi penanda bahwa kita sedang didorong untuk bertumbuh dan menghindari kesalahan yang lebih besar.

Di sini, ada sebuah data unik yang patut kita renungkan. Menurut Indeks Demokrasi Economist Intelligence Unit (EIU), salah satu indikator yang membedakan demokrasi penuh dengan demokrasi cacat adalah 'budaya politik'. Bagaimana elite dan masyarakat memandang peran oposisi dan kritik. Di negara-negara dengan budaya politik yang matang, kritik dilihat sebagai oksigen bagi pemerintahan, bukan racun. Pernyataan Prabowo, jika dijalankan secara konsisten, bisa menjadi katalis untuk memperkuat indikator budaya politik kita. Ini adalah sebuah ujian nyata: bisakah narasi keterbukaan ini diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar melindungi ruang ekspresi dan perbedaan pendapat?

Opini saya, pernyataan ini adalah langkah simbolis yang sangat kuat. Di era post-truth dan polarisasi ekstrem, di mana banyak pemimpin dunia memilih untuk mengisolasi diri dalam gelembung pujian dan menyerang media sebagai 'musuh rakyat', sikap seorang pemimpin yang mengundang koreksi justru terasa seperti angin segar. Ini bukan sekadar retorika untuk meredam kekhawatiran, tetapi sebuah pengakuan bahwa tidak ada satu pun manusia, apalagi pemimpin negara, yang kebal dari salah langkah. Kekuatan sejati justru terletak pada keberanian untuk dikoreksi, bukan pada kemampuan untuk membungkam.

Jadi, di akhir tulisan ini, mari kita ajukan pertanyaan pada diri sendiri: Seberapa sering kita, sebagai warga negara, menggunakan hak untuk mengkritik dengan bijak dan konstruktif? Dan yang lebih penting, seberapa lapang dada kita menerima kritik dalam lingkup kehidupan kita sendiri—di keluarga, tempat kerja, atau komunitas? Demokrasi bukan hanya tentang pemilu lima tahun sekali, tapi tentang kebiasaan sehari-hari untuk mendengarkan, berdialog, dan berani diperbaiki. Pesan Prabowo di GBK itu mungkin tentang dirinya, tetapi cermin yang dihadapkannya adalah untuk kita semua. Pada akhirnya, demokrasi yang tangguh tidak dibangun di atas pundak seorang pemimpin saja, tetapi di atas kesadaran kolektif bahwa menjaga negara ini agar tetap di jalan yang benar adalah tugas bersama. Bukan dengan diam, tapi dengan suara yang bertanggung jawab.